Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Transformasi Digital Tata Kelola Data Ekonomi Daerah: Studi Kasus Biro Perekonomian Sumsel Nicco Roland
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.10635

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi digital tata kelola data ekonomi daerah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan Action Research dengan desain studi kasus deskriptif-analitis yang dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2025. Tahapan penelitian mencakup observasi dan verifikasi kondisi awal, eksplorasi kesenjangan data, digitalisasi dokumen, standardisasi dan pembersihan data, serta validasi dan pelaporan. Data primer berasal dari observasi, arahan teknis, dan dokumen internal Badan Usaha Milik Daerah, sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola data awal masih didominasi dokumen fisik dan PDF yang tidak terbaca mesin, format antarperiode yang tidak konsisten, prosedur validasi yang belum seragam, serta kesenjangan data pertumbuhan ekonomi. Intervensi digitalisasi berbantuan kecerdasan buatan dan pengolahan Microsoft Excel berhasil mengubah laporan kinerja BUMD menjadi dataset terstruktur, menyeragamkan tipe data numerik, dan melengkapi data pertumbuhan ekonomi periode 2020–2024 untuk diintegrasikan ke Dashboard Satu Data Sumsel. Proses verifikasi bersama penanggung jawab OPD memastikan konsistensi dan ketepatan data sebelum dipublikasikan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi, standardisasi, validasi lintas sumber, dan penguatan kapasitas teknis dapat meningkatkan efisiensi pelaporan, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta memperkuat transparansi dan pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan pemerintah daerah.