<![CDATA[Regulasi upah minimum merupakan instrumen penting dalam hukum ketenagakerjaan untuk menjamin penghidupan yang layak bagi pekerja sekaligus menjaga stabilitas pasar kerja. Meskipun Indonesia dan Kamboja sama-sama menganut tradisi civil law dan memiliki sistem penetapan upah minimum yang diatur dalam hukum nasional, penelitian terdahulu umumnya mengkaji kedua negara secara terpisah atau berfokus pada hasil penetapan upah, sehingga hubungan antara desain kelembagaan dan fungsi mekanisme tripartit masih terbatas dianalisis dalam perspektif hukum komparatif. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan membandingkan struktur pengaturan upah minimum di Indonesia dan Kamboja, yang dipilih karena memiliki tradisi hukum yang sama, tetapi mengembangkan desain kelembagaan pengupahan yang berbeda. Dengan menggunakan metode hukum komparatif, penelitian ini menganalisis dua dimensi utama, yaitu struktur perlindungan upah dan fungsi mekanisme tripartit dalam penetapan upah minimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan layered protection system melalui cakupan upah minimum yang bersifat universal dengan diferensiasi sektoral yang terbatas, sementara mekanisme tripartitnya bersifat prosedural karena penyesuaian upah didasarkan pada formula yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Sebaliknya, Kamboja menerapkan selective protection system yang hanya mencakup sektor tertentu, tetapi mekanisme tripartitnya bersifat substantif melalui negosiasi langsung tanpa formula yang mengikat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakter struktur pengaturan upah minimum ditentukan oleh interaksi antara struktur perlindungan hukum dan tata kelola kelembagaan, serta menawarkan kerangka analisis baru berbasis kedua dimensi tersebut untuk memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan komparatif.]]>
