Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Semarang Law Review Tematik
Heryanti, B Rini
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENINGKATAN PEMAHAMAN ANAK PANTI ASUHAN BAITUSSALAM KOTA SEMARANG TERHADAP NILAI-NILAI KEBHINNEKAAN SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BODY SHAMING yani, tri mul; Heryanti, B Rini
TEMATIK Vol. 1 No. 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v1i2.2977

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dan sangat beragam. Keberagaman Negara Indonesia disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun dengan berkembanngnya zaman, di era digital sekarang ini, dijumpai pada dunia maya seperti media sosial Facebook, Instagram dan lain sebagainya, nilai kebhinnekaan ini dikoyak-koyak dengan perbuatan body shaming. Body shaming adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. Perbuatan body shaming ini sangat marak sekali pada Tahun 2018 ini, kepolisian menangani sebanyak 966 kasus body shaming. Perlu diketahui juga bahwa 94 persen remaja putri telah mengalami body shaming, sementara remaja putra sebanyak 64 persen. Payung hukum body shaming adalah KUHP dan Undang-Undang ITE. Pelaku ataupun body shaming ini bisa terjadi kepada siapa saja, apalagi para remaja, sehingga kiranya mengingat pentingnya pemahaman mengenai body shaming   bagi remaja, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang Terhadap   Nilai-Nilai Kebhinnekaan Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Body Shaming. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman anak Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang terhadap   nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana body shaming, menunjukkan adanya peningkatan 70% , itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari anak dari Panti Asuhan Baitussalam, Kota Semarang mengenai pentingnya peningkatan   pemahaman mengenai nilai-nilai kebhinnekaan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana body shaming.Kata Kunci: peningkatan, pemahaman, nilai kebhinnekaan, body shaming, siswa
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROBLEMATIKA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM Sari, Erina Sintha; Heryanti, B Rini; Triasih, Dharu
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.514 KB) | DOI: 10.26623/slr.v1i2.2763

Abstract

Pada  era  perdagangan  bebas  sekarang   banyak  kosmetik  yang  beredar  di  pasaran  dengan berbagai jenis  merek.  Keinginan  seorang  wanita  selalu   tampil  cantik   banyak  dimanfaatkan  oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang   tidak   memenuhi   persyaratan  BPOM   untuk dapat   diedarkan   kepada   masyarakat.  banyaknya konsumen  yang   tidak   mengetahui   akan  bahan  berbahaya  kosmetik  memberikan  peluang   besar terhadap pengusaha-pengusaha   nakal   dalam memproduksi  kosmetik ilegal,  konsumen   mengalami kerugian akibat kosmetik yang digunakan mengandung bahan berbahaya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap problematika kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM, tugas dan fungsi BPOM dalam menangani maraknya peredaran kosmetik ilegal dan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang diterapkan serta cara pencegahnya, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dengan tujuan untuk memperoleh data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Hal perlindungan konsumen, telah diatur didalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan. Peran BPOM dalam hal ini, melakukan kegiatan pengawasan, dan penyidikan terhadap pelaku usaha nakal. Para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Miliar dengan alasan efek jera  
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL INFORMASI DAN PERINGATAN KESELAMATAN PADA KEMASANNYA Haryono, Dwi Bambang; Heryanti, B Rini; Triasih, Dharu
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.026 KB) | DOI: 10.26623/slr.v2i2.3808

Abstract

Adanya penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik di Kota kendal yang tidak tercantum label informasi dan peringatan pada kemasannya dilatarbelakangi oleh maraknya transaksi rokok elektrik di Kota Kendal yang dijual secara bebas oleh pelaku usaha. Kurangnya Informasi dari pelaku usaha dan tidak adanya informasi yang jelas dalam paket pembelian rokok elektrik sering menyesatkan konsumen. Dengan adanya hal itu, maka timbul beberapa permasalahan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik terhadap pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik terhadap pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya yaitu dapat ditemui pengaturannya dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, dan Pasal 62 UUPK serta Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya antara lain memberikan garansi produk, mengganti kerugian yang diderita konsumen, dan membantu sebagian dari biaya pengobatan apabila terbukti gangguan kesehatan yang diderita oleh konsumen itu disebabkan oleh penggunaan rokok elektrik.
Legal Protection For Customers Against ITE Crimes (Electronic Information And Transactions ) On Digital Bank Services Astanti, Dhian Indah; S, Amri Panahatan; Heryanti, B Rini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4459

Abstract

Since the legal relationship between consumers and banks is one built on trust, legal protection for customers is crucial given that banks are financial entities whose operation cannot be divorced from the role of customers. The usage of technology is a crucial component of practically all non-negotiable communal activities. In this global age, discussing cybercrime is inextricably linked to discussing computer network security or internet-based information security, particularly when discussing the topic of information as a commodity. Determining client legal protection and bank accountability against ITE crimes in digital banking services is the goal of this research. This study employs a statutory approach and a normative juridical research type. The research will be analytical and descriptive in nature, using secondary data obtained through library research and analytical descriptive research criteria. The research's data is organized logically and methodically, examined using techniques for qualitative analysis, and then presented in a qualitative fashion. According to research findings, efforts are currently being made to develop an independent and effective supervisory system that is always focused and in line with the principles of good governance, effective bank supervision, banking management information systems, intermediation functions, handling problem loans, and implementing risk management. The Indonesian banking industry is currently undergoing a process of restructuring. and the potential for national banks to use anti-money laundering measures and best practices.
Co-Authors Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Haryono, Dwi Bambang S, Amri Panahatan Sari, Erina Sintha Triasih, Dharu yani, tri mul