Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Manajemen Konflik dalam Proses Pembebasan Lahan Proyek Infrastruktur di Jalan MERR Kota Surabaya Muhamad Ferdy; Pandu Gusti Muktisani; Maia Sabti Syaro; Revalina Azmi Zaskiah
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen konflik dalam proses pembebasan lahan pada proyek pembangunan infrastruktur Jalan Middle East Ring Road (MERR) di Kota Surabaya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sering kali menghadapi permasalahan sosial, terutama ketika berkaitan dengan pembebasan lahan milik masyarakat. Konflik dalam proses tersebut muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada percepatan pembangunan dengan masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah serta kepentingan sosial dan ekonominya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah serta manajemen konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pembebasan lahan Jalan MERR dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan persepsi mengenai nilai ganti rugi, kurangnya komunikasi dan transparansi, ketidakseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, serta adanya keterikatan sosial dan emosional masyarakat terhadap lahan yang dimiliki. Dalam penyelesaian konflik, pemerintah menerapkan strategi berupa musyawarah, negosiasi, sosialisasi, pelibatan stakeholder, serta penggunaan mekanisme hukum sebagai langkah penyelesaian terakhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen konflik yang efektif membutuhkan pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat terdampak.