<![CDATA[Kekerasan dan pelecehan berbasis gender di tempat kerja masih menjadi tantangan dalam perlindungan pekerja perempuan di Indonesia. Keterbatasan jangkauan layanan pemerintah mendorong perlunya kolaborasi multipihak untuk menghadirkan mekanisme perlindungan yang lebih dekat dengan pekerja. Penelitian ini bertujuan engeskplorasi dinamika collaborative governance dalam penyelenggaraan RP3 di PT Evoluzione Tyres. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori collaborative governance Ansell dan Gash (2008) digunakan sebagai pisau analisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kemen PPPA, Komite RP3, PUK SP KEP SPSI PT Evoluzione Tyres, dan pekerja perempuan, serta didukung studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dibangun atas keterbatasan kapasitas pemerintah, adanya kepentingan bersama antar aktor, serta sejarah kerja sama yang harmonis. Desain kelembagaan yang jelas dan kepemimpinan fasilitatif dari aktor internal perusahaan mendukung terbentuknya mekanisme layanan yang inklusif dan dipercaya pekerja. Proses kolaborasi ditandai oleh dialog yang berkelanjutan, terbangunnya kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama mengenai perlindungan pekerja perempuan. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai capaian awal, antara lain meningkatnya keberanian pekerja perempuan untuk melapor, berkembangnya budaya kerja yang lebih responsif gender, berjalannya mekanisme penanganan kasus, serta meningkatnya keamanan dan kenyamanan bekerja. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian collaborative governance pada isu perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Secara praktis, RP3 dapat menjadi model kolaborasi multipihak yang direplikasi di perusahaan lain.]]>
