Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Ayu Nur Rohmawati
,Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
TRANSFORMASI NETWORK SOCIETY, NORMA PERILAKU BARU DAN ANALISA LAW LAG PADA DIMENSI PERKEMBANGAN DIGITAL DI INDONESIA Ayu Nur Rohmawati
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1383

Abstract

ABSTRAK Era network society di Indonesia diwarnai oleh penetrasi internet yang masif namun tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, sehingga memicu eskalasi disinformasi dan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti voice cloning dan deepfake. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketertinggalan hukum (law lag) pada kerangka regulasi nasional, khususnya UU ITE dan KUHP, yang gagap dalam merespons anonimitas pelaku, beban pembuktian realitas sintetik, dan yurisdiksi kejahatan transnasional. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, kajian ini mengintegrasikan data statistik sekunder dan kerangka normatif untuk memetakan fenomena disrupsi digital tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan tiga hal utama: pertama, transformasi ruang publik digital telah memperluas kerentanan terhadap agresi kognitif akibat ketimpangan kecakapan teknologi; kedua, instrumen hukum saat ini terbukti usang karena masih berwatak reaktif dan teritorial; ketiga, diperlukan konstruksi tatanan baru melalui paradigma konstitusionalisme digital yang netral-teknologi. Sebagai kesimpulan, kejahatan algoritmik tidak dapat lagi diselesaikan semata melalui pendekatan pidana konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan rekonstruksi arsitektur hukum yang bertumpu pada regulasi adaptif, keadilan restoratif, penguatan budaya hukum kritis, serta reformasi tata kelola kelembagaan melalui pembentukan entitas pengawas independen seperti Ombudsman Digital guna menciptakan ekosistem siber yang inklusif dan humanis.
Co-Authors