Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Nurunnisa
Universitas Lambung Mangkurat
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kedudukan Linguis Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: The Position of Forensic Linguistics in Criminal Investigations of Defamation Sheila Ajeng Puspita; Nurunnisa
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7918

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran linguis forensik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya dalam konteks interpretasi linguistik terhadap ujaran yang diduga mencemarkan nama seseorang. Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang substansinya berbasis pada bahasa, baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun komunikasi digital. Dalam konteks hukum, pembuktian niat jahat (mens rea), identifikasi pelaku, serta makna ujaran menjadi aspek kunci yang sering kali membutuhkan keahlian linguistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis doctrinal legal research, serta mengintegrasikan pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa linguis forensik memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi penulis anonim melalui analisis sidik jari linguistik, membuktikan intensi pelaku dengan menganalisis struktur dan makna ujaran, serta memberikan keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Linguis forensik juga berperan dalam menafsirkan ujaran bermakna ganda seperti sarkasme, eufemisme, dan ironi yang sering digunakan untuk menyamarkan fitnah sebagai kritik. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman operasional analisis linguistik forensik serta integrasi peran ahli bahasa dalam revisi KUHAP agar proses penyidikan dapat lebih akurat, objektif, dan adil.
Rethinking the Criminal Responsibility of Minors: A Comparative and Interdisciplinary Analysis Ismanto; Suprapto; Nurunnisa
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 24 No. 1 (2026): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum (Inpress)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v24i1.14927

Abstract

Background: The criminal responsibility of minors remains a pressing issue in contemporary legal studies because it lies at the intersection of justice, child protection, and societal security. Purpose: The aim of this paper is to critically analyze the legal and conceptual foundations of juvenile criminal responsibility, with particular attention to international human rights standards and comparative practices across jurisdictions. Methods: the study adopts a doctrinal and critical comparative approach, examining statutory frameworks, judicial interpretations, and scholarly debates while integrating insights from developmental psychology. Findings: The results reveal substantial inconsistencies in the age of criminal responsibility, limited compliance with the UN Convention on the Rights of the Child, and inadequate consideration of psychological maturity in determining culpability. Theoretical and Practical Implications: the study contributes to debates on the relationship between law, developmental science, and human rights in shaping juvenile justice frameworks. Practically, the findings underscore the need for policies that integrate restorative justice principles, prioritize rehabilitation over punitive measures, and harmonize domestic laws with international standards. Originality/Novelty: The originality of this research lies in its interdisciplinary critique that combines legal analysis, psychological insights, and human rights frameworks to propose an evidence-based recalibration of juvenile criminal responsibility .
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SIBER Athario Nuriadi; Nurunnisa
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2250

Abstract

Perlindungan anak dalam perkara tindak pidana siber menuntut penegakan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tanpa mengabaikan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak yang diduga melakukan cyberbullying dan merumuskan penerapan diversi yang memperhatikan pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran sistematis serta penilaian preskriptif terhadap hubungan antara unsur tindak pidana, jaminan prosedural, dan penyelesaian restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa cyberbullying tidak boleh diperlakukan sebagai satu delik tunggal; penentuan pertanggungjawaban memerlukan pemeriksaan bentuk perbuatan, usia, kesalahan, dan aturan yang berlaku pada waktu kejadian. Diversi wajib diupayakan apabila memenuhi persyaratan hukum, tetapi tidak identik dengan penghentian perkara secara otomatis. Dalam konteks digital, kesepakatan perlu mencakup penghentian penyebaran konten, pemulihan yang disetujui korban, pendampingan anak, dan pengawasan pelaksanaan. Perlindungan anak pelaku dan korban harus diwujudkan secara bersamaan melalui bantuan hukum, kerahasiaan identitas, pembatasan tindakan paksa, serta keberlanjutan pendidikan. Kajian ini menawarkan kerangka penyelesaian yang menghubungkan kepastian hukum, tanggung jawab anak, dan pemulihan kerugian digital tanpa menjadikan perdamaian sebagai sarana pemaksaan.
Co-Authors Athario Nuriadi Ismanto Sheila Ajeng Puspita Suprapto