Tony Mirwanto
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REKONSTRUKSI SISTEM PENGELOLAAN RUMAH DETENSI IMIGRASI MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN YANG EFEKTIF Rafael Yohada; Besse Hartati; Tony Mirwanto
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 3 (2026): Volume 12 No. 3, September 2026 Release
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i3.18253

Abstract

The Immigration Detention House (Rumah Detensi Imigrasi/Rudenim) plays a strategic role in implementing administrative immigration measures against foreign nationals who are detained pending deportation, repatriation, or the resolution of their immigration status. However, the current management system of Immigration Detention Houses in Indonesia remains predominantly administrative and has not incorporated a risk management approach as the basis for decision-making regarding detainee placement, supervision, and treatment. This condition has limited the effectiveness of detention management, particularly considering the diverse characteristics, security risks, and supervisory needs of detainees. This study aims to examine the existing management system of Immigration Detention Houses and formulate a reconstructed management model based on risk management principles to strengthen effective immigration law enforcement. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using descriptive-prescriptive methods. The findings indicate that the current legal framework does not integrate risk management principles into the governance of Immigration Detention Houses, resulting in detainee classification, placement, and supervision being conducted primarily through administrative considerations. This study proposes a reconstructed management system incorporating risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, and continuous monitoring as the foundation for detention management. The proposed model is expected to improve the effectiveness of immigration law enforcement, optimize institutional resources, strengthen the protection of human rights, and establish an adaptive, accountable, and risk-based governance system for Immigration Detention Houses.
Peran Community-Based Intelligence Dalam Mendeteksi Orang Asing Yang Mengganggu Ketertiban Di Wilayah Depok Raihan Haqqani; Tony Mirwanto; Devina Yuka Utami
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 11 No 02 (2026): IN PRESS
Publisher : Konsorsium Dosen Institut Agama Islam Al-Yasini Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55102/alyasini.v11i5.283

Abstract

Pertumbuhan mobilitas orang asing di kota penyangga seperti Depok meningkatkan kebutuhan pengawasan keimigrasian yang efektif, khususnya untuk mendeteksi perilaku yang mengganggu ketertiban umum. Secara kelembagaan, gagasan community-based intelligence diwujudkan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), namun berbagai kajian menunjukkan penerapannya di lapangan sering belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan aktor, mekanisme, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Community-Based Intelligence di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan desain deskriptif-kualitatif format studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur dengan petugas Seksi Intelijen dan Penindakan serta pengurus TIMPORA, dan observasi non-partisipatif, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor pelaksana terbagi menjadi unsur masyarakat yang melapor secara spontan (melalui APOA atau media sosial) dan unsur instansi (BINDA, TNI, POLRI) yang menyalurkan informasi secara terlembaga lewat rapat TIMPORA. Analisis melalui lima faktor efektivitas hukum Soekanto menunjukkan faktor hukum, aparat, dan sarana sudah memadai, sementara faktor masyarakat dan budaya hukum—khususnya sikap segan dan acuh warga terhadap orang asing—menjadi penghambat paling dominan. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi dua jalur (daring dan luring) serta skema penghargaan bagi pelapor sebagai langkah optimalisasi yang menyasar akar persoalan sosial-budaya, melengkapi kajian TIMPORA yang selama ini berfokus pada pembenahan kelembagaan dan digitalisasi semata.