<![CDATA[Pengambilan keputusan merupakan inti dari proses administrasi publik, karena setiap kebijakan dan pelayanan yang dihasilkan oleh pemerintah pada dasarnya bermula dari proses penentuan pilihan atas berbagai alternatif tindakan berdasarkan informasi yang tersedia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran dan kontribusi implementasi SPBE dalam mendorong pariwisata berkelanjutan di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang pengoptimalannya, dengan menempatkan proses pengambilan keputusan dalam administrasi publik sebagai sudut pandang analisis utama. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data berasal dari jurnal nasional dan internasional bereputasi, laporan kebijakan, serta dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020–2025. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan untuk menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori good governance, e-government adoption, dan sustainability tourism framework. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SPBE berkontribusi signifikan dalam mendorong pariwisata berkelanjutan melalui digitalisasi layanan perizinan dan promosi destinasi, integrasi data pariwisata berbasis teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan sistem monitoring dampak lingkungan dan sosial. Namun demikian, implementasi SPBE masih menghadapi kendala berupa kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, resistensi birokrasi, fragmentasi sistem antarinstansi, serta isu keamanan dan perlindungan data. Studi ini menegaskan bahwa optimalisasi SPBE memerlukan pendekatan holistik yang mencakup sinergi pusat–daerah, penguatan kapasitas aparatur, literasi digital masyarakat, serta regulasi yang adaptif guna mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kualitas pengambilan keputusan dalam administrasi publik secara keseluruhan. ABSTRACT Decision-making is at the heart of the public administration process, as every policy and service produced by the government essentially stems from the process of selecting among various alternative courses of action based on available information. This article aims to comprehensively examine the role and contribution of SPBE implementation in promoting sustainable tourism in Indonesia, while identifying the challenges and opportunities for its optimization, by focusing on the decision-making process in public administration as the primary analytical perspective. This study employs a systematic literature review using a qualitative-descriptive approach. Data sources include reputable national and international journals, policy reports, and official government documents published between 2020 and 2025. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, thematic presentation, and drawing conclusions to link empirical findings to the theoretical frameworks of good governance, e-government adoption, and sustainable tourism. The study’s findings indicate that the implementation of SPBE significantly contributes to promoting sustainable tourism through the digitization of licensing services and destination promotion, technology-based integration of tourism data, increased participation of local communities, and the strengthening of systems for monitoring environmental and social impacts. However, the implementation of SPBE still faces challenges in the form of digital infrastructure gaps, limited human resource capacity, bureaucratic resistance, system fragmentation across agencies, and data security and protection issues. This study emphasizes that optimizing SPBE requires a holistic approach that encompasses central–local government synergy, capacity building for public officials, public digital literacy, and adaptive regulations to achieve inclusive and sustainable tourism, while simultaneously enhancing the quality of decision-making in public administration as a whole.]]>
