<![CDATA[Partisipasi publik merupakan prinsip penting dalam perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, tetapi implementasinya masih cenderung bersifat formalitas dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pola partisipasi publik, mengidentifikasi hambatan, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas partisipasi dalam perencanaan wilayah dan kota. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap artikel ilmiah terbitan 2015–2025 dan dokumen regulasi terkait penataan ruang. Analisis dilakukan melalui teknik analisis tematik dengan mengelompokkan dan mensintesis temuan dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik partisipasi publik masih didominasi tingkat tokenisme yang ditandai konsultasi satu arah, keterbatasan akses informasi, dan lemahnya mekanisme umpan balik. Efektivitas partisipasi dipengaruhi oleh desain kelembagaan yang inklusif, literasi keruangan masyarakat, pemanfaatan platform digital, dan komitmen pemerintah daerah. Penelitian ini menegaskan perlunya transformasi menuju partisipasi yang lebih substantif agar mampu meningkatkan kualitas dan legitimasi keputusan dalam perencanaan tata ruang. ABSTRACT Public participation is a crucial principle in regional and urban planning in Indonesia, but its implementation still tends to be formal and has not significantly influenced decision-making. This study aims to examine public participation patterns, identify barriers, and analyze factors influencing the effectiveness of participation in regional and urban planning. The study employed a qualitative approach using a literature review method, examining scientific articles published between 2015 and 2025 and regulatory documents related to spatial planning. The analysis was conducted using thematic analysis techniques, categorizing and synthesizing findings from various sources. The results indicate that public participation practices are still dominated by tokenism, characterized by one-way consultation, limited access to information, and weak feedback mechanisms. The effectiveness of participation is influenced by inclusive institutional design, public spatial literacy, the use of digital platforms, and local government commitment. This study emphasizes the need for a transformation towards more substantive participation to improve the quality and legitimacy of decisions in spatial planning.]]>
