p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cendekia Ilmiah
Emil Salim Siregar
Universitas Asahan, Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kepastian Hukum dalam Penerapan Sistem Perizinan dan Penangkapan Ikan di Indonesia: Pendekatan Normatif Emil Salim Siregar; Syarizal Azis Harahap; M. Bryantara Ramadhan; Dwi Silviani; Bima Aslam Anugerah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.14995

Abstract

This study examines the effectiveness of Indonesia’s fishing licensing system by focusing on legal certainty, regulatory consistency, and the implementation of norms in practice. Although the fisheries legal framework is regulated through various laws and regulations, its implementation still faces several challenges, including regulatory overlap, weak supervision, and widespread illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing practices. Using a normative legal approach, this research analyzes the alignment between existing legal norms and their practical application. The findings indicate that legal uncertainty and inconsistent regulatory enforcement are the main factors hindering the effectiveness of the licensing system. Therefore, strengthening regulations, harmonizing legal provisions, and optimizing supervisory functions are necessary to ensure that the fisheries licensing system can support orderly, fair, and sustainable fisheries governance.
Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Undang-Undang Perikanan dalam Penanganan Kejahatan Terorganisir di Laut Emil Salim Siregar; Raditya Al Fatur; Muhammad Rizky; Dhea Nadia Zega; Felix Ivander Siregar; Lily Alfionita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15070

Abstract

Artikel ini mengkaji secara yuridis implementasi Undang-Undang Perikanan dalam penanganan kejahatan terorganisir di laut. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam menghadapi kejahatan perikanan terorganisir, seperti Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, penyelundupan hasil laut, kejahatan korporasi, serta perdagangan orang terhadap anak buah kapal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai konsistensi norma dan hambatan implementasi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum perikanan di Indonesia belum berjalan optimal akibat ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi, serta keterbatasan pengawasan di wilayah perairan yang luas. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisir, sehingga penegakan hukum cenderung hanya menjangkau pelaku lapangan dan belum efektif menjerat pengendali maupun korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi terpadu, harmonisasi hukum, peningkatan pertanggungjawaban pidana korporasi, optimalisasi kerja sama internasional, serta pembentukan mekanisme penegakan hukum maritim yang terintegrasi.
Konstruksi Norma Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Harimau ( Trawl ) Dalam Undang – Undang Perikanan Emil Salim Siregar; Melati Anjelka Putri Sinaga; Sintia Natasya; Vivi Indah Mayuni; Putri Viranda Ray; Yoshi Kristine Togi Marito Purba; Sinta Maharani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15558

Abstract

Di Indonesia, perikanan sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penangkapan ikan yang tidak terkendali dapat membahayakan keberlanjutan spesies ikan dan merusak ekosistem laut. Karena mengganggu habitat dasar laut dan menangkap berbagai spesies ikan tanpa pandang bulu, pukat merupakan jenis alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan laut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, melarang kepemilikan, penguasaan, pengangkutan, atau penggunaan alat tangkap yang dapat merusak sumber daya ikan, dan pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Pengaturan penggunaan alat tangkap tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik terkait. Analisis difokuskan pada konstruksi norma larangan dan sanksi hukum, serta kesesuaian regulasi dengan prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma larangan dalam Pasal 9 UU Perikanan bersifat umum, preventif, dan adaptif, yang menempatkan pukat harimau sebagai alat tangkap yang dilarang karena berpotensi merusak ekosistem. Pasal 85 UU Perikanan memperkuat larangan ini melalui sanksi pidana, yang berfungsi sebagai instrumen represif sekaligus preventif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Temuan ini menegaskan bahwa kerangka hukum nasional tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan, tetapi juga menekankan perlindungan ekosistem dan kepentingan publik, sehingga memberikan dasar normatif bagi pengawasan dan penegakan hukum perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.