Ida Martinelly
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGUATAN KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL DALAM MENDUKUNG ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM DI BBPPMPV BBL Corry Novrica AP Sinaga; Ida Martinelly; Leylia Khairani
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9, No 7 (2026): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v9i7.%p

Abstract

Transformasi pelayanan publik pada era digital tidak hanya menuntut tersedianya sistem teknologi, tetapi juga kemampuan aparatur dalam membangun komunikasi yang informatif, transparan, responsif, dan berintegritas. Dalam konteks pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, komunikasi pelayanan publik berbasis teknologi digital dan media sosial menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas interaksi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip, strategi, dan praktik komunikasi pelayanan publik digital dalam mendukung nilai-nilai Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik. Kegiatan dilaksanakan melalui workshop, pemaparan materi, studi kasus, diskusi interaktif, dan refleksi bersama peserta. Materi utama meliputi hakikat komunikasi pelayanan publik, strategi komunikasi efektif, peran website dan media sosial, prinsip kredibilitas dan integritas informasi, responsivitas terhadap publik, konsistensi pesan antarkanal, serta perlindungan data dan privasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh penguatan pemahaman bahwa komunikasi digital bukan sekadar aktivitas penyebaran informasi, melainkan bagian dari budaya pelayanan publik yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi praktis bagi optimalisasi komunikasi digital kelembagaan, antara lain penguatan identitas kanal resmi, penyusunan standar respons media sosial, konsistensi informasi layanan, dan pengembangan komunikasi dua arah sebagai bagian dari pelayanan publik berbasis integritas.