Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Diplomasi Two-State Solution dan Jaminan Keamanan Israel: Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Prabowo Subianto Golda Naya Puri
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1138

Abstract

Artikel ini adalah kajian literatur (literature review) yang secara sistematis memetakan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang ada mengenai arah diplomasi Indonesia terkait solusi dua negara (two-state solution) dalam konflik Israel-Palestina pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dibatasi sejak pelantikannya pada Oktober 2024 hingga sebelum penandatanganan Piagam Board of Peace (BoP) pada 22 Januari 2026. Kajian ini tidak menghasilkan data primer, melainkan mensintesis debat akademis dan kebijakan yang telah ada untuk mengidentifikasi pola, pertentangan, dan gap atau kesenjangan dalam literatur. Menggunakan tiga kerangka teoritis secara integratif: (1) konstruktivisme (Wendt; Finnemore) untuk menganalisis bagaimana identitas dan norma membentuk kebijakan luar negeri Indonesia; (2) konsep norm entrepreneur dan norm life cycle (Finnemore & Sikkink) untuk memetakan peran Indonesia dalam proses difusi norma two-state solution di level internasional; serta (3) teori two-level game–intermestic (Putnam; Manning) untuk menguraikan tekanan ganda domestik-internasional yang mempengaruhi formulasi kebijakan. Review literatur menunjukkan tiga temuan utama: pertama, di bawah Prabowo terjadi pergeseran dari norm entrepreneurship berbasis legitimasi moral menuju engaged pragmatism keterlibatan aktif berbasis kalkulasi strategis. Kedua, win-set domestik Indonesia menyempit ketika pemerintah menempuh pendekatan yang lebih pragmatis dan ketiga, keputusan bergabung dengan BoP merepresentasikan titik kritis di mana tekanan intermestic mencapai puncaknya, menandai pergeseran kualitatif dalam bentuk diplomatik Indonesia yang menjadi batas penelitian ini.