<![CDATA[Indonesia menyampaikan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) GRK di tahun 2011, Nationally Determined Contribution (NDC) di tahun 2016 dan Enhanced NDC (ENDC) di tahun 2022. Namun, tingkat emisi GRK nasional dalam rentang waktu tersebut tetap mengalami peningkatan. Sebagai sektor yang akan menjadi penghasil emisi tertinggi di tahun 2030, sektor energi seharusnya memiliki peran penting dalam komitmen tersebut. Energi terbarukan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Kebijakan Energi Nasional (KEN) Tahun 2006 dan 2014, namun persentase pada bauran energi nasional tetap rendah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan energi terbarukan dalam mendukung komitmen penurunan emisi GRK di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis naratif dan analisis implementasi kebijakan publik. Hasil analisis menunjukan bahwa target pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan pada RAN GRK, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagian besar tidak tercapai dan target NDC di tahun 2030 tampak sulit tercapai melihat realisasi di tahun 2023 yang rendah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa terjadi inkonsistensi informasi antara peraturan, RPJMN, dan RPJPN, terjadi ketidakpatuhan pemangku kepentingan dalam implementasi rencana pembangunan dan peraturan, efek disposisi pemerintah menimbulkan disinsentif bagi masyarakat dan inkonsistensi antara program baru dengan kebijakan sebelumnya, serta fragmentasi urusan perubahan iklim dan energi terbarukan ke beberapa lembaga negara berdasarkan kewenangan mereka. Hambatan pada implementasi kebijakan energi terbarukan mempengaruhi kontribusi sektor energi dalam penurunan emisi GRK dan hal tersebut perlu menjadi perhatian Indonesia sebab dapat berpengaruh pada komitmen penurunan emisi GRK pada ENDC.]]>
