Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi elemen penting dalam reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan, andal, dan mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akuntansi berbasis akrual dalam praktik pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, telaah dokumen, dan keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas pengelolaan anggaran daerahHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di BPKPD Kota Sukabumi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terutama pada pengakuan pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban. Implementasi tersebut didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mampu mengintegrasikan proses perencanaan hingga pelaporan keuangan. Namun demikian, penelitian menemukan beberapa kendala berupa keterlambatan penyampaian data oleh perangkat daerah, sinkronisasi data yang belum optimal, serta perbedaan kompetensi aparatur dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual dipengaruhi oleh integrasi sistem informasi, kompetensi SDM, dan koordinasi antarperangkat daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa gambaran empiris mengenai implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah yang memanfaatkan SIPD sebagai sistem terintegrasi dalam pengelolaan APBD.