Dian Trisna Zai
Universitas Abadi Karya Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS Dian Trisna Zai; Suhaji
Manajerial dan Bisnis Tanjungpinang Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Manajerial dan Bisnis Tanjung Pinang vol 9 no 1 2026
Publisher : STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias periode 2014–2023. Kinerja keuangan diukur menggunakan Rasio Kemandirian Fiskal, yaitu perbandingan antara realisasi PAD dengan total pendapatan daerah. Kabupaten Nias dipilih karena memiliki karakteristik fiskal yang khas, yakni kontribusi PAD yang masih berada di bawah 15% dari total pendapatan daerah sehingga tergolong daerah dengan kemandirian fiskal rendah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Data sekunder bersumber dari Laporan Realisasi APBD yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias; teknik purposive sampling menghasilkan 10 observasi tahunan. Data dianalisis dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (t = 4,973; sig. = 0,003), Dana Perimbangan berpengaruh negatif namun tidak signifikan (t = −0,205; sig. = 0,844), sedangkan Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan (t = −3,539; sig. = 0,012). Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (F = 10,305; sig. = 0,009) dengan koefisien determinasi R² sebesar 0,769. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa optimalisasi PAD menjadi kunci utama peningkatan kinerja keuangan daerah, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.