<![CDATA[Status Desa Mandiri merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian dan kapasitas pembangunan desa di Indonesia. Penetapan status tersebut idealnya mencerminkan kemampuan faktual desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, pada praktiknya sering ditemukan ketidaksesuaian antara status administratif Desa Mandiri dengan kemampuan riil desa dalam mengembangkan sumber sumber pendapatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kebijakan penetapan status Desa Mandiri benar benar merepresentasikan kemandirian ekonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penetapan status Desa Mandiri terhadap kemampuan Desa Beluluk, Kabupaten Bangka Tengah, dalam meningkatkan PADes, serta menilai implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengelola BUMDes, serta melalui telaah dokumen peraturan, laporan keuangan desa, dan data Indeks Desa Membangun (IDM). Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan menelaah hubungan antara status Desa Mandiri dan kinerja peningkatan PADes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status Desa Mandiri di Desa Beluluk belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas ekonomi dan kelembagaan yang memadai. Secara administratif, Desa Beluluk memenuhi kriteria IDM, tetapi secara substantif masih menghadapi kendala dalam diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan kelembagaan BUMDes. Implikasi temuan ini menegaskan bahwa penetapan status Desa Mandiri perlu dievaluasi secara lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan indikator formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan dimensi keberlanjutan ekonomi desa.]]>
