<![CDATA[Abstrak. Artikel ini bertujuan menganalisis praktik pernikahan kafā’ah yang berkembang di lingkungan jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Cimahi dalam perspektif hukum Islam melalui konsep ‘urf dan kaidah fikih al-‘ādah muḥakkamah. Praktik tersebut menunjukkan kecenderungan memilih pasangan hidup dari sesama jamaah dengan pertimbangan kesetaraan agama, pemahaman keislaman, serta komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan yang dianut bersama. Fenomena ini menarik dikaji karena tidak diatur secara eksplisit dalam nash syar’i, tetapi hidup dan berkembang sebagai kebiasaan yang diterima dalam komunitas keagamaan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara terhadap informan di lingkungan LDII Kota Cimahi serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teori ‘urf, kaidah al-‘ādah muḥakkamah, dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan kafā’ah di LDII Kota Cimahi dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ, karena merupakan kebiasaan yang diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan keharmonisan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik kafā’ah di lingkungan LDII memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam sebagai bentuk penerapan hukum yang kontekstual dan dinamis. Abstract. This article examines the practice of kafā’ah (compatibility) in marriage within the Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) community in Cimahi City, analyzing it from an Islamic legal perspective through the concepts of ‘urf (custom) and the jurisprudential maxim al-‘ādah muḥakkamah (custom as a basis for legal ruling). The practice reflects a tendency to select life partners from within the congregation, based on considerations of religious parity, shared Islamic understanding, and mutual commitment to religious values. This phenomenon warrants study because, while not explicitly regulated in Sharī‘ah texts, it thrives as an accepted custom within the religious community. The study employs a qualitative research method utilizing both normative-juridical and sociological approaches. Data were gathered through interviews with informants from the LDII Cimahi community and a literature review, then analyzed using the theory of ‘urf, the maxim al-‘ādah muḥakkamah, and the maqāṣid al-syarī‘ah (objectives of Islamic law) framework. The findings indicate that the kafā’ah marriage practice within LDII Cimahi qualifies as ‘urf ṣaḥīḥ (valid custom); it is a socially accepted practice that does not contradict the Qur'an or Sunnah and aligns with Sharī‘ah objectives regarding the preservation of religion (ḥifẓ al-dīn) and family harmony. These findings demonstrate that the kafā’ah practice within LDII possesses normative legitimacy in Islamic law, representing a contextual and dynamic application of the law.]]>
