<![CDATA[ Tuntutan reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0 mengharuskan institusi pemerintah untuk bertransformasi dari sistem konvensional menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi kebijakan pelayanan administrasi data pendidikan dan kelembagaan berbasis digital melalui Aplikasi Pelayanan Terpadu Data Pendidikan (Petadik) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Pisau analisis utama bertumpu pada model implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin, yang berfokus pada tiga dimensi utama: tingkat kepatuhan (compliance), kelancaran rutinitas fungsi (smooth routine), dan dampak yang diharapkan (desired impact). Fokus layanan yang diteliti mencakup Pelayanan Dapodik, Pengajuan Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP), Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Cek Status Pengajuan, dan Publikasi Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Petadik sangat efektif dalam mendisiplinkan pengelola kelembagaan untuk patuh pada prasyarat administrasi melalui mekanisme validasi sistem (dimensi kepatuhan). Secara fungsional, fitur pelacakan daring dan integrasi data memangkas hambatan birokrasi, interaksi tatap muka, dan penumpukan berkas (dimensi rutinitas fungsi). Lebih jauh, tersedianya fitur publikasi data mampu mendorong keterbukaan informasi yang berdampak pada peningkatan kepercayaan publik serta efisiensi pelayanan (dimensi dampak yang diharapkan). Kendati demikian, intervensi berupa penguatan kapasitas infrastruktur server dan peningkatan literasi digital pengguna, khususnya di wilayah pelosok, tetap menjadi determinan krusial bagi keberlanjutan sistem.]]>
