<![CDATA[Program penyediaan rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Sila Kelima Pancasila dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kasus hukum terkait KPR bersubsidi di Indonesia umumnya berkisar pada pelanggaran administratif, wanprestasi oleh pengembang (developer), hingga ketidaksesuaian kualitas bangunan dengan standar layak huni. Penerapan asas keadilan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sering menghadapi tantangan serius terkait ketepatan sasaran, kualitas hunian, dan perlindungan hukum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek keadilan sosial dalam implementasi penyediaan rumah KPR bersubsidi serta perlindungan konsumen atas penyediaan rumah tersebut berdasarkan aspek keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek keadilan sosial dalam implementasi penyediaan rumah KPR bersubsidi melalui skema seperti FLPP merupakan wujud nyata keadilan sosial untuk memastikan MBR memiliki akses setara terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, bukan sekadar pembangunan fisik semata. Perlindungan konsumen atas penyediaan rumah KPR bersubsidi yang didasarkan pada aspek keadilan sosial menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memastikan MBR memperoleh hunian yang layak, aman, dan berkualitas, sehingga keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas pengawasan, kualitas bangunan, dan kecepatan administratif.]]>
