<![CDATA[The rapid digitalization of Southeast Asia's payment systems has positioned the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as more than a domestic financial innovation, raising the question of how a technical payment standard can be converted into projections of regional influence in a region that normatively rejects coercive power. This study aims to analyze how Indonesia leverages QRIS Cross-Border as an instrument of non-coercive regional leadership within ASEAN's payment architecture. Employing a liberal-institutionalist approach and Oran R. Young's theory of regional leadership, encompassing structural, entrepreneurial, and intellectual leadership, this qualitative library research examines secondary data from central bank documents, international financial institution reports, and academic literature published between 2019 and 2026. The findings show that Indonesia's leadership operates through two interlocking pathways, namely strengthening regional monetary sovereignty through Local Currency Transactions, and institutionalizing QRIS's inclusive technical standards as a regional public good legitimized through Indonesia's 2023 ASEAN Chairmanship. However, this functional legitimacy remains at a consolidation stage, constrained by currency asymmetries among member states and reliance on ad hoc bilateral agreements rather than a binding multilateral regime. These findings contribute conceptually to the study of non-coercive regional leadership among developing states and inform policymakers on the strategic value of digital diplomacy in shaping regional financial architecture. Pesatnya digitalisasi sistem pembayaran di Asia Tenggara menempatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai lebih dari sekadar inovasi finansial domestik, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sebuah standar teknis pembayaran dapat dikonversi menjadi proyeksi pengaruh regional di kawasan yang secara normatif menolak kekuasaan koersif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia memanfaatkan QRIS Cross-Border sebagai instrumen kepemimpinan regional yang bersifat non-koersif dalam arsitektur pembayaran ASEAN. Dengan menggunakan pendekatan liberal-institusionalisme dan teori kepemimpinan regional Oran R. Young, yang mencakup kepemimpinan struktural, kewirausahaan, dan intelektual, penelitian kualitatif berbasis studi pustaka ini menelaah data sekunder dari dokumen bank sentral, laporan lembaga keuangan internasional, serta literatur akademik yang terbit antara 2019 hingga 2026. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia bekerja melalui dua jalur substantif yang saling melengkapi, yaitu penguatan kedaulatan moneter kawasan melalui Local Currency Transaction, dan pelembagaan standar teknis QRIS yang inklusif sebagai barang publik regional yang memperoleh legitimasi melalui Keketuaan ASEAN 2023. Meskipun demikian, legitimasi fungsional ini masih berada pada tahap konsolidasi, dibatasi oleh asimetri stabilitas mata uang antarnegara anggota serta ketergantungan pada kesepakatan bilateral ad hoc, bukan rezim multilateral yang mengikat. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual bagi kajian kepemimpinan regional non-koersif di negara berkembang, sekaligus memberi masukan bagi pembuat kebijakan mengenai nilai strategis diplomasi digital dalam membentuk arsitektur keuangan kawasan. ]]>
