La Ode Husen
Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia Makassar

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH SATRESKRIM POLRES GOWA Haeril Aswar; La Ode Husen; Fahri Bachmid
Jurnal Investasi Islam Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Investasi Islam (In Press)
Publisher : LP2M Al-Khairat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/jii.v7i1.2407

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut di wilayah Satreskrim Polres Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah pustaka. Informan penelitian terdiri atas aparat penyidik Satreskrim Polres Gowa dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa tergolong cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai upaya kepolisian berupa patroli, penyelidikan, pengungkapan kasus, penangkapan pelaku, serta kerja sama dengan masyarakat. Berdasarkan data 10 responden, sebanyak 50% menilai penegakan hukum efektif, 30% kurang efektif, dan 20% tidak efektif. Belum optimalnya penegakan hukum dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, perkembangan modus operandi, serta keberadaan jaringan penadah. Sementara itu, faktor yang memengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor meliputi faktor ekonomi, lingkungan sosial, kesempatan, rendahnya kesadaran hukum, jaringan penadah, serta sarana dan pengawasan. Faktor kesempatan menjadi salah satu faktor yang paling dominan karena memberikan peluang langsung bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui pendekatan preventif dan represif secara terpadu.