<![CDATA[Pemilu merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka menjamin prinsip tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan serta penanganan pelanggaran pemilu. Namun, pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan SDM yang dilakukan Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, serta studi kasus penanganan pelanggaran pemilu. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi peningkatan SDM dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis, rapat koordinasi, pembinaan berjenjang, penguatan kerja sama lintas lembaga, serta penerapan manajemen sumber daya manusia yang berorientasi pada profesionalitas, integritas, dan peningkatan kompetensi teknis. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan kapasitas aparatur pengawas pemilu dalam menjalankan fungsi penanganan pelanggaran secara efektif dan akuntabel. Dengan demikian, penguatan SDM menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkelanjutan.]]>
