Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Lukman Pratama
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana
Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Penjualan Motor Bodong di Atambua Kabupaten Belu Lukman Pratama; Orpa Ganefo Manuain; Ngongo Dede
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1815

Abstract

Penjualan sepeda motor tanpa dokumen yang sah merupakan permasalahan hukum yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana pencurian, penggelapan, atau penipuan serta dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kepolisian Resor Belu dalam mencegah dan menangani tindak pidana penjualan sepeda motor tanpa dokumen di Atambua, Kabupaten Belu, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kanit Pidum Polres Belu dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi dan penyuluhan hukum, patroli, razia, serta pemeriksaan legalitas kendaraan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengamanan barang bukti, dan proses hukum. Pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, harga sepeda motor tanpa dokumen yang lebih murah, kendaraan yang berasal dari luar wilayah hukum Polres Belu, serta minimnya laporan dan keterangan saksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan penjualan sepeda motor tanpa dokumen memerlukan penguatan edukasi hukum, koordinasi lintas wilayah dan instansi, serta peningkatan mekanisme pemeriksaan legalitas kendaraan.
Co-Authors Ngongo Dede Orpa Ganefo Manuain