<![CDATA[Sektor pertanian merupakan pilar utama perekonomian nasional yang mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah menjalankan kebijakan subsidi pupuk sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas produksi dan memfasilitasi kebutuhan petani, termasuk pada komoditas kopi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan subsidi pupuk di Kelompok Tani Kopi Girimakmur berdasarkan enam kriteria evaluasi Dunn dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya. Peneliti menggunakan metode penelitian campuran (mix method) dengan desain paralel konvergen. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 37 responden yang ditentukan dengan rumus Slovin, serta wawancara mendalam dengan informan kunci. Analisis data dilakukan menggunakan uji Wilcoxon Signed-Rank dan Regulatory Gap Analysis untuk mengukur kesenjangan antara Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dengan realitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efisiensi dan pemerataan memiliki kinerja baik yang melampaui standar minimum berkat transisi sistem penebusan berbasis NIK/KTP dan transparansi pengurus kelompok. Dimensi kecukupan mencatatkan kesenjangan tertinggi (gap -1,41) karena alokasi kuota pupuk belum memenuhi kebutuhan riil lahan kopi petani. Dimensi responsivitas dan ketepatan waktu juga menunjukkan hambatan signifikan akibat ketiadaan saluran pengaduan resmi dan keterlambatan distribusi yang tidak sinkron dengan siklus pemupukan kopi. Faktor penghambat utama mencakup tantangan logistik geografis di kaki Gunung Palasari, kendala administrasi pada data keanggotaan, serta sistem dependensi stok tingkat kecamatan. Peneliti merekomendasikan peninjauan kuota pupuk secara berkala dan penyediaan platform pengaduan digital yang responsif bagi petani.Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Subsidi Pupuk, Petani Kopi, Regulatory Gap Analysis]]>
