<![CDATA[Program Kartu Prakerja merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia yang didanai melalui belanja publik untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan memperkuat daya saing sumber daya manusia. Mengingat besarnya alokasi anggaran publik yang digunakan, transparansi dan akuntabilitas fiskal menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik menghasilkan manfaat yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, evaluasi yang telah dilakukan terhadap program ini umumnya masih berfokus pada kinerja administratif dan capaian program, sementara perspektif penerima manfaat sebagai indikator legitimasi sosial masih relatif belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi alumni terhadap transparansi dan akuntabilitas fiskal dalam Program Kartu Prakerja serta memahami bagaimana pengalaman mereka membentuk penilaian terhadap pengelolaan anggaran publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Informan utama terdiri atas alumni Program Kartu Prakerja yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman mereka dalam mengikuti program. Informan pendukung meliputi pengelola program dan lembaga pelatihan untuk memperkuat triangulasi data. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi alumni terhadap transparansi dan akuntabilitas fiskal dipengaruhi oleh akses terhadap informasi program, kejelasan mekanisme pelatihan dan insentif, kualitas layanan, serta manfaat yang dirasakan setelah mengikuti program. Informasi yang mudah diakses dan mekanisme penyaluran insentif yang transparan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap pengelolaan program. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara harapan peserta dan manfaat yang diterima dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap efektivitas penggunaan anggaran publik. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa alumni menilai akuntabilitas tidak hanya berdasarkan kepatuhan administratif, tetapi juga berdasarkan manfaat nyata yang mereka rasakan, terutama dalam peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai akuntabilitas berbasis hasil dengan memasukkan perspektif penerima manfaat sebagai indikator legitimasi sosial dalam evaluasi kebijakan publik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Program Kartu Prakerja.]]>
