<![CDATA[Amanah yang telah diberikan kepada pemerintah desa menuntut adanya tanggung jawab serta kemampuan dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa dengan optimal. Namun, ketika melaksanakan inisiatif pembangunan di Desa Tanjung Durian, banyak kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dan juga rendahnya jumlah anggota masyarakat yang ikut serta memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya respons pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemantauam dan pengawasan, menganalisis faktor-faktor tersebut dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara dilakukan dengan informan yang berpartisipasi dalam perancangan desa dan juga yang membantu melaksanakan proyek di masyarakat. Informan tersebut meliputi Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan anggota masyarakat desa. Data dari wawancara ini dilengkapi dengan observasi lapangan, dan data tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif yang meliputi teknik reduksi data dan penyajian data, diikuti dengan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengungkapkan tiga temuan utama. Meskipun pemerintah Desa Tanjung Durian telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 82, pelaksanaan kegiatan ini masih belum optimal karena pemerintah dan masyarakat gagal membangun kerja sama yang baik terlihat dari beberapa indikator infrastruktur jalan rusak, tidak adanya sistem pengelolaan sampah, dan tambak ikan yang terbengkalai. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan prinsip wizarah jika dianalisis dengan pendekatan siyasah tanfidziyyah, namun penerapan nilai-nilai syura dan ta'awun antara pemimpin dan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Terakhir, keterlambatan pembangunan seringkali merupakan akibat dari kelalaian pemerintah desa, tetapi juga karena masyarakat desa kurang menyadari keterlibatan mereka dalam proses pemantauan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 82. Penelitian ini merekomendasikan penguatan forum musyawarah desa sebagai ruang bagi anggota masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa, peningkatan pengawasan fungsi BPD, dan penerapan prinsip-prinsip syura dan ta'awun dalam melaksanakan proses pembangunan desa dengan memperhatikan hukum dan prinsip-prinsip pelaksanaan siyasah tanfidziyyah.]]>
