<![CDATA[Latar Belakang dan TujuanPraktik sunat bagi laki-laki merupakan prosedur yang lazim secara medis dan kultural. Namun, sunat pada perempuan atau Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) masih menjadi fenomena yang memicu perdebatan. Dari perspektif medis dan regulasi global, termasuk target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 3 dan 5, praktik ini tidak memiliki indikasi medis dan berisiko melanggar hak perlindungan reproduksi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif pro dan kontra di masyarakat terkait sunat perempuan, serta bagaimana benturan antara tradisi dan perlindungan kepentingan kesehatan perempuan di Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. MetodePenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan kunci yang merepresentasikan berbagai elemen masyarakat, antara lain tokoh agama, praktisi tradisional (hulango), pemerintah desa, masyarakat umum, dan tenaga kesehatan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menggali kedalaman makna dari setiap perspektif. HasilHasil eksplorasi data menunjukkan adanya dikotomi pandangan di lokasi studi. Mayoritas informan (meliputi masyarakat, tokoh agama, hulango, dan pemerintah desa) menunjukkan sikap pro dan masih mempertahankan praktik sunat perempuan. Hal ini didasari oleh konstruksi kepercayaan bahwa tradisi tersebut merupakan bagian dari upaya menyucikan diri (thaharah) sesuai dengan interpretasi ajaran agama setempat. Sebaliknya, pandangan kontra datang dari informan di sektor kesehatan, yang mengkaji bahwa praktik tersebut tidak memiliki justifikasi medis dan harus dihentikan demi melindungi hak kesehatan dan kepentingan reproduksi perempuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KesimpulanPraktik sunat perempuan di Desa Dumati masih berakar kuat pada justifikasi tradisi dan interpretasi agama, yang berbenturan dengan regulasi kesehatan modern. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) oleh tenaga kesehatan harus dilakukan secara persuasif dan sensitif terhadap budaya lokal (cultural approach).]]>
