<![CDATA[Indonesia's retributive sentencing policy has caused overcrowding and the prosecution of insignificant cases, creating a need for restorative justice. Prior to reform, its legal basis was scattered across sectoral regulations, raising questions about its coherent formulation. This doctrinal research examines the formulation of restorative justice before and after Indonesia's criminal law reform. The findings show that before the reform, restorative justice was positioned merely as an extra-judicial alternative through diversion and sectoral rules, leading to regulatory disharmony and inconsistent case handling. After the reform, the 2023 Criminal Code (KUHP) implicitly integrates restorative justice into the purposes of sentencing (Article 51) and establishes it as a ground for extinguishing prosecution in Article 132 paragraph (1) letter (g). Furthermore, the 2025 Criminal Procedure Code (KUHAP) accommodates these provisions in Articles 79-88. Abstrak Kebijakan pemidanaan di Indonesia menempatkan unsur pembalasan (vergelding) sebagai orientasi utama menimbulkan sejumlah masalah serius, yaitu overcrowding dan penegakan hukum terhadap insignificant cases, sehingga menciptakan kebutuhan terhadap pendekatan keadilan restoratif. Namun sebelum pembaruan, peraturan tersebut masih tersebar dalam berbagai produk hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan sejauh mana pembaruan hukum pidana memformulasikan keadilan restoratif sebagai konsep. Penelitian bertujuan untuk mengetahui formulasi keadilan restoratif sebelum dan sesudah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan keadilan restoratif sebelum pembaruan ditempatkan sebagai alternatif di luar peradilan melalui diversi dan peraturan sektoral. Kosongnya peraturan induk menyebabkan disharmoni peraturan, berimplikasi pada perbedaan penanganan perkara dalam tahapan peradilan. Setelah pembaruan, keadilan restoratif dalam KUHP 2023 secara implisit diintegrasikan dalam tujuan pemidanaan Pasal 51 dan ditempatkan sebagai alasan gugurnya penuntutan dalam Pasal 132 ayat (1) huruf (g). Sedangkan, KUHAP 2025 sudah mengakomodir ketentuan tersebut dalam Pasal 79-Pasal 88.]]>
