Muchammad Iksan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Reformulasi Peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi melalui Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Muchammad Iksan; Wiranto Tri Setiawan; Wulan Fitriana
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi sebagai suatu kejahatan telah banyak menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Lebih dari itu, tindak pidana korupsi yang telah membudaya di Indonesia telah melahirkan sebuah budaya moral yang jauh dari nilai-nilai ke Indonesian sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila. Di Indonesia pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih belum menemui kata ideal serta tidak memberikan efek jera meskipun telah mengatur sanksi secara berat. Hal ini salah satunya dikarenakan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku masih bernuansa atau warisan dari kolonial yang tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Diperlukan suatu metode pemidanaan baru yang dapat memberikan efek jera serta dapat menekankan kepada budaya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan reformulasi peraturan Tindak Pidana Korupsi melalui Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konsep pemidanaannya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis melakukan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan.
Analysis of the Problems of Police Shooting on Sight Cases from a Criminal Law Perspective Janintra Pasha Maheswara; Muchammad Iksan
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 1 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of the research in this research is to find out how the Police are authorized to use firearms and know the procedures for imposing sanctions on members of the Police who violate the SOP of shooting on the spot. Research uses normative legal research, namely research on legal rules, principles, concepts or doctrines. Involves careful systematic exposition, analysis, and critical evaluation of legal rules, principles or doctrines. the authority to use firearms comes from the subjective self of the police officers, who have the freedom to do or not do anything at their own discretion. As a result, discretion cannot be separated from the power or authority attached to officials to act freely with due regard and responsibility for those actions. From the provisions regarding criminal law related to murder in Article 338 of the Criminal Code if the police violate the SOP, in which murder is punishable by a prison sentence of 15 years in prison (more than 4 years), then of course a general court process must be carried out before the trial of the National Police code of ethics commission.
Juridical Review of Criminal Acts of Blatantly and With Joint Force Carrying Out Violence Against People and Property (Article 170 of the Criminal Code) Viernanda Prahma Radhyvkha; Muchammad Iksan
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 1 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Penal Code is a law that regulates punishment, especially actions that are felt to cause harm to others such as theft, violence, murder, fraud and various other criminal acts. The Penal Code is also equipped with sanctions that will be given to someone who commits violations, both in the form of fines, imprisonment, to the death penalty. The Penal Code has also been amended several times in order to provide legal certainty for all levels of society. Article 170 of the Indonesian Civil Code is one of the articles that focuses on legal protection of people and goods from criminal acts. This article leads to the protection of public order from irresponsible people. Islam as a religion that has perfection and complete rules is felt to also have various provisions regarding this, because Islam is a religion that brings mercy to all nature. This study uses Juridical‐Normative research methods with the aim of providing a broad description of article 170 of the Indonesian Civil Code and providing an Islamic picture of things like this.
Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Telematika Yahya Adib Prasetya; Muchammad Iksan
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i2.353

Abstract

Pemanfaatan teknologi finansial telah memudahkan masyarakat mengakses layanan pinjaman melalui aplikasi digital. Di sisi lain, pemrosesan data pribadi dalam layanan tersebut menimbulkan risiko apabila dilakukan secara berlebihan, tanpa dasar yang sah, atau digunakan untuk menekan peminjam. Risiko dapat berupa pengumpulan data yang tidak relevan, penyebaran informasi kepada pihak lain, serta penggunaan kontak pribadi untuk melakukan penagihan yang mengganggu. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online serta tanggung jawab penyelenggara ketika terjadi penyalahgunaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, serta ketentuan sektoral terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan prinsip pemrosesan data pribadi dengan kewajiban penyelenggara layanan digital. Pembahasan menunjukkan bahwa persetujuan pengguna saja tidak cukup untuk membenarkan setiap bentuk pengumpulan dan penggunaan data. Pemrosesan harus memiliki dasar yang sah, tujuan yang jelas, proporsional, transparan, dan disertai pengamanan yang memadai. Penegakan perlindungan membutuhkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, pengawasan terhadap penyelenggara, dan pemulihan bagi pengguna yang dirugikan. Artikel ini menawarkan kerangka penilaian yang menggabungkan legalitas pemrosesan, pembatasan tujuan, keamanan data, dan pertanggungjawaban penyelenggara.