<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis pendidikan di Afganistan pasca kembalinya kekuasaan Taliban pada 15 Agustus 2021 yang menyebabkan sekitar 2,2 juta remaja putri kehilangan akses sekolah. Sebagai negara Muslim demokratis, Indonesia berkomitmen memperjuangkan hak belajar perempuan Afganistan melalui diplomasi pendidikan yang berlandaskan pada mandat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi program beasiswa oleh pemerintah Indonesia sebagai instrumen soft power diplomacy. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi diplomasi yang terintegrasi melalui pemberian beasiswa berjenjang seperti Beasiswa KNB, TIAS, serta kuota khusus di UIII, UNEJ, dan UMY, fasilitasi dialog keagamaan melalui jaringan Nahdlatul Ulama, serta mediasi di forum multilateral seperti OKI. Pendekatan ini menggunakan nilai Islam Rahmatan lil-Alamin, konsep Islam Wasathiyah, dan paradigma Maqasid al-Shari'ah khususnya Hifdz al-Aql untuk merekonstruksi argumen bahwa pendidikan perempuan adalah kewajiban teologis yang inklusif. Penelitian menyimpulkan bahwa program beasiswa ini merupakan instrumen soft power yang efektif karena mampu melakukan persuasi melalui kesamaan identitas keagamaan dibandingkan tekanan eksternal konvensional. Meskipun memberikan dampak nyata pada level individu, pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan struktural di Afganistan bersifat jangka panjang karena adanya hambatan regulasi domestik rezim Taliban. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya diplomasi berbasis nilai keagamaan moderat sebagai pendekatan alternatif yang lebih efektif dibanding tekanan konvensional, sekaligus mendorong perlunya perluasan program beasiswa yang turut memperhatikan keberlanjutan dan keamanan para lulusan saat kembali ke wilayah konflik.]]>
