Muhammad Hanafi Kadir
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN REDISTRIBUSI EKONOMI DI NEGARA KUWAIT: STRUKTUR, KEPATUHAN, DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI Muhammad Hanafi Kadir; Maryam Batubara
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i2.6049

Abstract

Abstract: The role of zakat as an instrument of economic redistribution in Kuwait is examined with a focus on institutional structure, compliance levels, and socio-economic impacts. Despite the country’s high income from oil exports, income inequality remains a concern, as reflected in a Gini coefficient of 0.38 in 2022. The enactment of the Zakat Law in 2020 led to the establishment of the Kuwait Zakat Authority (KZA)  and the introduction of key reforms, including mandatory corporate zakat, an integrated digital platform, and the allocation of funds for healthcare, education, and food assistance. However, compliance with zakat obligations remains relatively low, particularly among corporations. Economic, socio-cultural, and institutional factors are identified as the main determinants of zakat compliance. Zakat has contributed to improving access to healthcare and education services, yet its impact on poverty reduction at the macro level remains limited. Based on these findings, several recommendations are proposed, including enhancing transparency, providing fiscal incentives for compliant entities, and integrating zakat and tax data systems to improve the overall efficiency and effectiveness of zakat management.   Keywords: Zakat, Kuwait, Islamic Economics, Economic Diversification, Zakat Policy Abstrak: Penelitian ini membahas peran zakat sebagai instrumen redistribusi ekonomi di negara Kuwait dengan fokus pada struktur kelembagaan tingkat kepatuhan dan dampak sosial ekonomi. Meskipun Kuwait memiliki pendapatan tinggi dari ekspor minyak, ketimpangan pendapatan masih menjadi perhatian, hal ini ditunjukkan pada hasil coefficient gini sebesar 0,38 pada tahun 2022. Zakat sebagai kewajiban dalam Islam memiliki potensi sebagai alat efektif untuk mengurangi ketimpangan. Sejak disahkannya Undang-Undang Zakat pada tahun 2020 yang membentuk Kuwait Zakat Authority (KZA)  negara ini memperkenalkan kebijakan baru seperti wajib zakat korporat platform digital terpadu dan alokasi dana untuk sektor kesehatan, pendidikan, serta bantuan pangan. Namun, kepatuhan terhadap kewajiban zakat masih rendah terutama di sektor korporat. Penelitian ini berfokus pada tiga faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan zakat yaitu faktor ekonomi, sosial-budaya, dan institusional. Penelitian ini juga menganalisis kontribusi zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pembiayaan program sosial yang mendukung visi 2035 Kuwait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat mampu meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan tetapi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan secara makro masih terbatas. Dari hasil analisis penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang patuh serta integrasi data antara sistem zakat dan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program zakat.   Kata Kunci: Zakat, Kuwait, Ekonomi Islam, Diversifikasi Ekonomi, Kebijakan Zakat
PERAN OLIGARKI DALAM PROYEK PANTAI INDAH INDAH KAPUK 2 (PIK 2) DAN KERUGIAN YANG DIALAMI NEGARA INDONESIA Muhammad Hanafi Kadir; Maryam Batubara
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i2.6050

Abstract

Abstract: This study examines the role of oligarchy in the Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) project and the economic impacts arising from the mismatch between policy and its implementation in practice. PIK 2 is a large scale urban development project designed to increase regional revenue through property taxes and development contributions. However the planning and permitting processes are dominated by oligarchic networks that control a significant portion of the land and receive special permits as well as subsidized financing. The study finds that land rezoning increases market value in an artificial manner. Most of the gains are transferred to oligarchic landowners through low royalty mechanisms. In addition fiscal subsidies in the form of soft loans increase the fiscal burden on the state. By analyzing financing mechanisms rezoning practices and the resulting fiscal losses this study highlights the inconsistency between policy rhetoric on transparency and sustainability and the realities in practice. This condition leads to economic losses for the state and social impacts on surrounding communities. The study also provides policy recommendations to improve the management of PPP projects in Indonesia. These recommendations include reforming royalty mechanisms and implementing higher land value taxation.   Keywords: Oligarchy, Pantai Indah Kapuk 2, Fiscal Losses, Social and Economic Impacts, Infrastructure Projects Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran oligarki dalam proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) serta dampak ekonomi yang timbul akibat ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan. PIK 2 merupakan proyek pengembangan kawasan perkotaan berskala besar yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak properti dan kontribusi pembangunan. Namun proses perencanaan dan perizinan proyek ini didominasi oleh jaringan oligarki yang menguasai sebagian besar lahan serta memperoleh izin khusus dan pembiayaan bersubsidi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa rezoning lahan meningkatkan nilai pasar tanah secara artifisial. Sebagian besar keuntungan tersebut dialihkan kepada pemilik oligarki melalui mekanisme royalti yang rendah. Selain itu subsidi fiskal dalam bentuk pinjaman lunak turut memperbesar beban fiskal negara. Melalui analisis terhadap mekanisme pembiayaan rezoning serta kerugian fiskal yang timbul penelitian ini menyoroti adanya ketidaksesuaian antara retorika kebijakan mengenai transparansi dan keberlanjutan dengan realitas di lapangan. Kondisi ini mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara serta dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan proyek PPP di Indonesia. Rekomendasi tersebut mencakup reformasi mekanisme royalti dan penerapan pajak nilai tanah yang lebih tinggi.   Kata Kunci: Dampak Sosial dan Ekonomi, Kerugian Fiskal, Oligarki, Pantai Indah Kapuk 2, Proyek Infrastruktur