Boy Denny P. Simamora
Universitas Cenderawasih

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Derajat Kemadirian Fiskal Kabupaten Merauke Boy Denny P. Simamora; Ida Ayu Purba Riani; P. N. Patinggi
Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56076/jkesp.v4i3.2089

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis struktur penerimaan PAD, (2) laju pertumbuhan PAD dan Sumber – sumber PAD . (3) serta untuk menganalisis derajat otonomi fiskal (4) mengetahui tingkat kemampuan Finansial. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Merauke adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Hasil Penelitian membuktikan bahwa (1) Tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Merauke dari tahun 2010 – 2014 masih di bawah 10% Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Merauke masuk kriteria masih “sangat kurang “ yang mengandung arti bahwa Kabupaten Merauke mempunyai tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang tinggi. (2) Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke rentang waktu 2010-2014 mengalami fluktuatif. Dengan rata-rata pertumbuhan 12%. (3) Struktur Penerimaan PAD Kabupaten Merauke yang berasal dari sumber-sumber penerimaan menunjukkan bahwa yang memberikan kontribusi terbanyak terhadap PAD adalah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 35,8% atau 33.1 miliar. (4) Tingkat kemampuan finansial pemerintah Kabupaten Merauke dalam membiayai kebutuhan anggaran belanja daerahnya masuk dalam kriteri “Baik dan sangat baik “ yang mengandung arti bahwa Kabupaten Merauke mempunyai tingkat kemandirian kepada pemerintah pusat sudah rendah atau mulai mandiri.Kata Kunci : PAD, Desentralisasi Fiskal, Kemampuan Fiskal