<![CDATA[This study aims to analyze the implications of electoral digitalization and disinformation on the quality of democracy in Indonesia, particularly in relation to access to information, voter behavior, and democratic legitimacy. This research is motivated by the rapid development of digital technology, which expands access to electoral information while simultaneously creating vulnerabilities to disinformation that may distort political perceptions and weaken public trust. This study employs a qualitative method using content analysis of scientific literature, policy documents, official election data, and disinformation reports from 2014 to 2024. The novelty of this study lies in its integrative analytical model linking electoral digitalization, disinformation patterns, and democratic legitimacy within a single conceptual framework. The results show that electoral digitalization enhances transparency, efficiency, and public participation as part of procedural democratic strengthening; however, disinformation distorts political information, influences voter behavior, increases social polarization, and reduces institutional trust. This condition affects the quality of substantive democracy, which depends not only on formal procedures but also on the integrity of the information ecosystem. Therefore, strengthening digital literacy, proportional disinformation regulation, and collaboration among election authorities, digital platforms, and civil society are essential to maintain democratic quality in the digital era. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi digitalisasi pemilu dan disinformasi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan akses informasi, perilaku pemilih, dan legitimasi demokrasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang memperluas akses informasi pemilu sekaligus menciptakan kerentanan terhadap penyebaran disinformasi yang berpotensi mendistorsi persepsi politik dan melemahkan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap literatur ilmiah, dokumen kebijakan, data resmi penyelenggara pemilu, dan laporan disinformasi selama periode 2014–2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada model analisis integratif yang menghubungkan digitalisasi pemilu, pola disinformasi, dan legitimasi demokrasi dalam satu kerangka konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik sebagai bagian dari penguatan demokrasi prosedural, namun disinformasi menciptakan distorsi informasi yang memengaruhi perilaku pemilih, meningkatkan polarisasi sosial, dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas demokrasi substantif yang tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh integritas ekosistem informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, regulasi penanganan disinformasi yang proporsional, serta kolaborasi antara penyelenggara pemilu, platform digital, dan masyarakat sipil untuk menjaga kualitas demokrasi di era digital.]]>
