<![CDATA[Otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai Belanja Daerah dari dua sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Pemerintah Pusat. Idealnya, daerah mengutamakan PAD sebagai cerminan kemandirian fiskal, namun kenyataannya rasio ketergantungan terhadap dana transfer di banyak kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada di atas 70–80 persen, yang mengindikasikan potensi terjadinya flypaper effect, yaitu kondisi ketika Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan PAD. Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi NTB periode 2021–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 10 kabupaten/kota (8 kabupaten dan 2 kota) selama tiga tahun, sehingga diperoleh 30 observasi. Data sekunder bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan regresi data panel, dengan pemilihan model estimasi menggunakan Uji Chow dan Uji Lagrange Multiplier. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Common Effect Model (CEM) merupakan model terbaik. Hasil regresi menunjukkan variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (koefisien 0,90; probabilitas 0,3781 > 0,05), sedangkan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,55; probabilitas 0,0290 < 0,05). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (probabilitas F-statistik 0,0179), dengan kemampuan model menjelaskan variasi Belanja Daerah sebesar 25,77 persen (R² = 0,2577). Meskipun secara koefisien PAD lebih besar daripada Transfer, hanya variabel Transfer yang signifikan secara statistik, sehingga penelitian ini menemukan indikasi terjadinya flypaper effect pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menandakan tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan.]]>
