<![CDATA[Praktik gadai (rahn), khususnya pemanfaatan marhūn oleh murtahin, sering menimbulkan persoalan hukum dan etika terkait keridaan rāhin, terutama ketika persetujuan diberikan dalam kondisi terdesak dan dipengaruhi tekanan ekonomi serta ketimpangan relasi, sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi dan mendekati riba. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep keridaan dalam rahn menurut Mahmud Shaltut, merekonstruksinya sesuai maqasid al-shari’ah, serta menganalisis relevansi dan implikasinya dalam praktik fikih muamalah kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konseptual, filosofis dan maqasid al-shari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan utamanya adalah keridaan dalam pemanfaatan marhūn menurut Mahmud Syaltut harus bersifat substantif, yakni lahir dari kebebasan, keikhlasan, dan tanpa tekanan, bukan sekadar persetujuan formal. Legitimasi pemanfatan marhūn itu ditentukan oleh kualitas kerelaan yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep keridaan dengan mengintegrasikan pemikiran Mahmud Syaltut dan maqasid al-syari‘ah, sehingga keridaan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan posisi tawar para pihak. Implikasinya, praktik rahn kontemporer perlu ditata lebih adil, transfaran, dan berorientasi pada kemaslahatan agar mampu mencegah eksploitasi serta melindungi pihak yang lemah.Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keridaan dalam praktik rahn harus bersifat substantif sebagai dasar legitimasi transaksi yang adil dan bebas dari eksploitasi dalam ekonomi syariah kontemporer.]]>
