<![CDATA[Abstract. This study examines the communication strategy of the Interfaith Harmony Forum (FKUB) of Bandung City in building public awareness of religious moderation in a religiously conducive city. This research aims to identify FKUB's communication planning, its implementation, and the supporting and inhibiting factors it encounters. A qualitative descriptive approach was used, employing in-depth interviews, observation, and documentation with three key informants: the FKUB management staff, the Deputy Secretary representing the Chairperson, and a religious leader representing the Confucian community. Data were analyzed through data reduction, display, and conclusion drawing. Findings show that FKUB's communication planning remains structurally oriented, following the government hierarchy, with general, nationhood-based messages rather than audience-specific ones, while social media serves only as a supporting channel behind direct engagement. Implementation is carried out through nationhood dialogues, routine socialization of the Joint Regulation of Two Ministers, and continued mentoring of six Tolerance Villages. Supporting factors include local government backing, credible religious leaders, and long-standing social tolerance capital, while inhibiting factors include budget limitations, low public literacy, outside provocation, and an unresolved leadership transition. The study concludes that FKUB's strategy is predominantly relational rather than digitally optimized, effective for maintaining harmony, yet still requires a more structured evaluation mechanism. Abstrak. Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung dalam membangun kesadaran moderasi beragama di kota yang relatif kondusif. Penelitian ini bertujuan mengetahui perencanaan komunikasi, implementasinya, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi FKUB. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan kunci, yaitu pengurus FKUB, Wakil Sekretaris yang mewakili Ketua, dan tokoh agama perwakilan Konghucu. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan komunikasi FKUB masih bersifat struktural mengikuti hierarki pemerintahan, dengan pesan yang general dan berorientasi kebangsaan, sementara media sosial hanya berperan sebagai saluran pendukung di balik dominasi pendekatan tatap muka. Implementasinya dilaksanakan melalui dialog kebangsaan, sosialisasi rutin Peraturan Bersama Dua Menteri, serta pembinaan berkelanjutan enam Kampung Toleransi. Faktor pendukungnya meliputi dukungan pemerintah daerah, kredibilitas tokoh agama, dan modal sosial toleransi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya literasi masyarakat, provokasi dari luar kota, dan regenerasi kepengurusan yang belum tuntas. Penelitian ini menyimpulkan strategi komunikasi FKUB bersifat relasional dan belum sepenuhnya memanfaatkan media digital, efektif menjaga kerukunan, namun masih memerlukan mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur.]]>
