Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementation of Criminal Sanctions and Measures Against Children in The Jurisdiction of The Nabire Police Department Sri Iin Hartini; Yohanis Sudiman Bakti; Jhosua Yudianto Halomoan
Journal of Social Research Vol. 5 No. 9 (2026): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs (AHU-0028405-AH.01.14 Tahun 2022)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i9.3391

Abstract

Children in conflict with the law remain a significant challenge within juvenile justice systems because legal responses must balance accountability, child protection, rehabilitation, and social reintegration. Although Indonesia has established the Juvenile Criminal Justice System through Law Number 11 of 2012, the implementation of criminal sanctions and measures against children continues to face practical challenges, particularly in the application of diversion and restorative justice mechanisms at the law enforcement level. This study aimed to examine the implementation of criminal sanctions and measures against children within the jurisdiction of the Nabire Police Department, focusing on the application of diversion, restorative justice, and the factors influencing the handling of juvenile cases. This research employed a socio-legal approach that combined normative juridical and empirical juridical methods. Data were collected through legal document analysis, literature review, and interviews with relevant stakeholders, including police officers, victims, families, and community representatives. The findings indicate that the Nabire Police Department prioritized restorative justice and diversion as the primary approaches for resolving juvenile cases to prevent unnecessary formal criminal proceedings. The implementation process involved reconciliation between perpetrators and victims, compensation mechanisms, parental involvement, and coordination with child protection institutions. However, several challenges remained, including differences in victim acceptance, institutional limitations, and the need for stronger inter-agency cooperation. The study concludes that criminal sanctions and measures against children should be implemented proportionally by prioritizing rehabilitation and child protection principles while maintaining accountability. Strengthening institutional capacity, professional competence, and restorative justice mechanisms is recommended to improve the implementation of juvenile justice in the future.
Sinergitas Antara Satuan Intelkam dan Satuan Reskrim Polres Nabire dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Nabire Samuel Dominggus Tatiratu; Fitriyah Ingratubun; Yohanis Sudiman Bakti
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 10 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian (Issue in Progres)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i10.6236

Abstract

Samuel Dominggus Tatiratu C2412017 dengan judul “Sinergitas Antara Satuan Intelkam Dan Satuan Reskrim Polres Nabire Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Nabire. Dibawah bimbingan Fitriyah Ingratubun sebagai pembimbing I dan Yohanis Sudiman Bakti sebagai pembimbing II.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergitas antara Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) dan Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) dalam pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Nabire, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sinergitas tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan personel Sat Intelkam, Sat Reskrim, korban, dan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen kepolisian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satuan Intelkam dan Satuan Reskrim diwujudkan melalui koordinasi, pertukaran informasi intelijen, dukungan operasional, dan pelaksanaan operasi bersama yang mendukung efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Efektivitas sinergitas dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi komunikasi, koordinasi, profesionalisme personel, pemahaman tugas dan fungsi, serta kepercayaan antar personel. Selain itu, terdapat faktor eksternal berupa ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah hukum, perkembangan modus operandi pelaku, dan partisipasi masyarakat.Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satuan Intelkam dan Satuan Reskrim di Polres Nabire telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Namun, peningkatan koordinasi, penguatan sistem pertukaran informasi, peningkatan kompetensi personel, serta pemenuhan sarana dan prasarana masih diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum.
Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Boven Digoel Fitriyah Ingratubun; Yohanis Sudiman Bakti; Rahel Megi Kawaitouw
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2983

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kanit PPA, penyidik PPA, dan orang tua/wali anak yang pernah menjalani diversi. Data sekunder diperoleh dari dokumen Unit PPA Polres Boven Digoel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan diversi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Boven Digoel telah diupayakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tetapi belum berjalan secara optimal. Diversi dilakukan melalui tahapan penanganan perkara, pelibatan orang tua/wali dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta penyelesaian melalui kesepakatan apabila tercapai. Efektivitas pelaksanaan diversi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan sumber daya dan kompetensi penyidik, keterbatasan sarana dan prasarana, akses terhadap Bapas yang berada di Merauke, kondisi geografis wilayah Boven Digoel, serta belum meratanya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap diversi. Dengan demikian, hambatan utama pelaksanaan diversi lebih banyak berada pada aspek implementasi daripada ketersediaan dasar hukum.