<![CDATA[Pengelolaan keuangan negara memerlukan mekanisme pelaksanaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel agar realisasi program pemerintah dapat berjalan sesuai target. Salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan anggaran adalah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), karena proses ini menentukan kelancaran pencairan dana untuk mendukung kegiatan operasional maupun proyek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mekanisme penerbitan SP2D serta implikasinya terhadap pengelolaan anggaran belanja pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan SP2D pada BPJN Sulawesi Utara secara umum telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, mulai dari pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), verifikasi dokumen, penggunaan aplikasi SAKTI, hingga penerbitan SP2D oleh KPPN. Implementasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa kesalahan administratif, keterlambatan dokumen, gangguan sistem, serta koordinasi yang belum optimal, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, penguatan koordinasi dan peningkatan kualitas pengelolaan administrasi diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran secara lebih optimal.]]>
