<![CDATA[Pendidikan inklusif merupakan pilar utama pemerataan dan keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4. Namun, meskipun kerangka normatif tersebut telah dirumuskan, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi efektif masih berlangsung di berbagai konteks. Studi ini bertujuan mengidentifikasi hambatan utama pendidikan inklusif melalui analisis konten kualitatif tematik terhadap 35 laporan resmi yang diterbitkan oleh UNESCO, UNICEF, Bank Dunia, dan WHO pada periode 2019–2025. Pemilihan laporan dilakukan berdasarkan relevansi dan cakupan global. Hasil analisis menemukan delapan kategori hambatan yang konsisten, yaitu: kebijakan dan legislasi, alokasi sumber daya, kapasitas manusia, sikap sosiokultural, kurikulum dan pedagogi, aksesibilitas fisik, partisipasi pemangku kepentingan, serta sistem data dan pemantauan. Di antara hambatan tersebut, keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan guru, dan stigma sosial muncul sebagai faktor paling signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan pendidikan inklusif bersifat multidimensi dan saling terkait. Oleh karena itu, diperlukan investasi jangka panjang, reformasi kebijakan menyeluruh, serta perubahan budaya yang berkesinambungan. Rekomendasi utama mencakup peningkatan komitmen pendanaan, penguatan kapasitas guru, kampanye kesadaran publik, serta pembangunan infrastruktur data untuk mendukung implementasi berbasis bukti dan akuntabilitas]]>
