This Author published in this journals
All Journal Jurnal Aspirasi
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Indramayu Arjuna Wijaya; Luthfi Natsir; Mulyati Kartini
aspirasi Vol. 16 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i2.168

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keterpaduan informasi. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIMPB) sebagai upaya mendukung pengelolaan informasi kebencanaan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SIMPB di Kabupaten Indramayu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPB telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap proses pelaporan, pengelolaan, penyebaran informasi, serta pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. Komunikasi dan disposisi pelaksana relatif mendukung, sedangkan sumber daya dan struktur birokrasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, integrasi data, dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, optimalisasi SIMPB memerlukan penguatan kapasitas aparatur, infrastruktur teknologi, integrasi data, standardisasi prosedur, dan koordinasi antarinstansi agar sistem dapat berkembang menjadi instrumen tata kelola penanggulangan bencana yang lebih responsif dan terintegrasi.