This Author published in this journals
All Journal Currency
Mohammad Nazril Maulana Hasan
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PRINSIP SHIDDIQ DAN ‘ADL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Mohammad Nazril Maulana Hasan; Khamdanrifai Khamdanrifai
Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) Vol. 5 No. 1 (2026): Currency
Publisher : LP2M AL-KHAIRAT PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/currency.v5i1.2445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi berdasarkan prinsip shiddiq dan ‘adl dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam proses pengelolaan keuangan. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pengelolaan keuangan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Ditinjau dari prinsip shiddiq, pengelolaan keuangan menekankan kejujuran, kebenaran informasi, integritas, dan keterbukaan dalam pencatatan serta pertanggungjawaban keuangan. Sementara itu, prinsip ‘adl tercermin dalam upaya melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan prioritas organisasi serta pengambilan keputusan secara objektif. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip shiddiq dan ‘adl dapat menjadi landasan etis yang melengkapi mekanisme regulatif dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Integrasi kedua prinsip tersebut memperkuat orientasi tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, berintegritas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas penerapan perspektif ekonomi syariah pada kajian tata kelola keuangan lembaga publik, khususnya Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi.