This Author published in this journals
All Journal Currency
Ahmat Gilman Huda
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGUATAN TATA KELOLA ADMINISTRASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUWANGI: KAJIAN PRINSIP AMANAH DAN MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Sandika Darma W.P; Ahmat Gilman Huda; Ibnu Dian Avin Nur
Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) Vol. 5 No. 1 (2026): Currency
Publisher : LP2M AL-KHAIRAT PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/currency.v5i1.2454

Abstract

Transformasi digital menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola administrasi pada organisasi publik, termasuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transformasi digital dalam penguatan tata kelola administrasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan perspektif prinsip amanah dan maslahah dalam ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah mendorong perubahan pola kerja administrasi melalui pemanfaatan berbagai teknologi digital. Aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA menjadi contoh implementasi digitalisasi yang mendukung pengelolaan informasi, dokumentasi, dan pelaksanaan pekerjaan administrasi secara lebih terstruktur. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam mengintegrasikan teknologi dengan prosedur dan tanggung jawab kelembagaan. Dalam perspektif amanah, transformasi digital tercermin melalui peningkatan tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan, dan kepatuhan dalam pengelolaan administrasi. Sementara itu, perspektif maslahah terlihat dari manfaat teknologi berupa kemudahan, efisiensi, dan dukungan terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi. Efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi indikator pendukung dalam melihat penguatan tata kelola. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi publik perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian efisiensi teknis, tetapi juga pada penerapan nilai amanah dan penciptaan kemaslahatan, sehingga mampu menghasilkan tata kelola administrasi yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berkualitas.