Aktivitas wisata pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terus mengalami peningkatan. Tingginya jumlah kunjungan pendaki menimbulkan permasalahan sampah yang berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem serta fungsi kawasan konservasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, serta penyebaran kuesioner kepada pendaki dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di jalur pendakian TNGGP telah memiliki landasan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di bidang konservasi, lingkungan hidup, kehutanan, maupun pengelolaan sampah. Akan tetapi, implementasinya belum berjalan optimal. Kendala perlindungan hukum dipengaruhi oleh lima faktor efektivitas hukum, yaitu faktor hukum yang belum mengatur secara spesifik pengelolaan sampah wisatawan, keterbatasan personel pengawas, rendahnya kepatuhan sebagian pendaki, serta budaya hukum yang masih mentoleransi perilaku meninggalkan sampah dan pendakian ilegal. Solusi yang dapat dilakukan meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan dan pengelolaan kawasan, optimalisasi pendaftaran secara online, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di TNGGP telah dilaksanakan melalui berbagai instrumen hukum, namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengelolaan kawasan, dan kesadaran masyarakat untuk mendukung kelestarian kawasan konservasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konservasi, Sampah, Pendakian Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango