Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DIGITAL FRAUD PREVENTION EDUCATION FOR MSMES IN ONLINE TRADING ACTIVITIES IN BATAM CITY Fadlan; E. Arinda Chikita; Ika Novita Sari
International Review of Practical Innovation, Technology and Green Energy (IRPITAGE) Vol. 6 No. 1 (2026): March-June 2026
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22074046

Abstract

The development of online commerce provides opportunities for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to expand their markets, increase sales, and reach consumers without geographical boundaries. However, the increase in digital commerce activity is also accompanied by various risks of digital fraud, such as phishing, payment manipulation, fake accounts, malicious links, and data theft. MSMEs play a crucial role in the digital commerce ecosystem because they not only act as sellers but also as managers of accounts, customer data, transaction communications, and payments. This Community Service (PkM) activity aims to increase the knowledge and awareness of MSMEs in Batam City in recognizing and preventing digital fraud in online commerce activities. The activity was carried out through lectures, discussions, and simulations of digital fraud cases involving 30 MSMEs. Evaluation was carried out using pre-test and post-test questionnaires consisting of 20 multiple-choice questions. The results showed an increase in participants' knowledge after being provided with education. The average score increased from 58.4 ± 12.6 in the pre-test to 84.7 ± 9.3 in the post-test, or an increase of 26.3 points. The proportion of participants with good knowledge increased from 13.3% to 63.3%, while the proportion with poor knowledge decreased from 46.7% to 6.7%. The Wilcoxon Signed Rank test showed p < 0.001, indicating a statistically significant increase in knowledge after the education. Satisfaction evaluation also showed a positive response with an average score of 4.0–4.7. This activity demonstrates that education combined with discussions and case simulations can be an effective strategy to improve digital fraud prevention literacy for MSMEs.
PENINGKATAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT TENTANG PERLINDINGAN KONSUMEN DALAN TRANSAKSI DIGITAL DI KOTA BATAM Fadlan Fadlan; E. Arinda Chikita
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 4 No. 05 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital telah mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana pemasaran dan transaksi. Namun, pemanfaatan transaksi digital juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang memerlukan pemahaman mengenai perlindungan konsumen, kontrak elektronik, pelindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi digital di Kota Batam. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang melibatkan 20 pelaku UMKM melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, analisis studi kasus, konsultasi, serta evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa nilai rata-rata literasi hukum peserta meningkat dari 61,5 pada pre-test menjadi 87,8 pada post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 26,3 poin (42,8%). Peningkatan pemahaman terjadi pada seluruh indikator, meliputi hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, pelindungan data pribadi, bukti transaksi elektronik, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, terjadi perubahan perilaku peserta yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah UMKM yang mencantumkan informasi produk secara lengkap, menyimpan bukti transaksi elektronik, memiliki prosedur penanganan komplain konsumen, serta memahami pentingnya pelindungan data pelanggan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini efektif dalam meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM dan mendorong penerapan praktik transaksi digital yang lebih aman, transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.