Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin
Saefullah Saefullah
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Neo-Domein Verklaring dalam Rezim Izin Usaha Pertambangan: Kritik Sejarah Hukum terhadap Penguasaan Tanah Adat di Indonesia Sugananten Sugananten; Sri Mulyati; Saefullah Saefullah
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 8 (2026): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v4i8.3147

Abstract

Artikel ini mengkaji kesinambungan historis antara domein verklaring pada masa kolonial dan praktik kontemporer pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berimplikasi terhadap penguasaan tanah adat. Permasalahan penelitian berangkat dari ambivalensi hukum agraria Indonesia yang mengakui hak ulayat dan masyarakat hukum adat, tetapi masih memungkinkan mekanisme perizinan bekerja melalui logika administratif yang menempatkan negara sebagai penentu utama penggunaan tanah dan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum, perundang-undangan, konseptual, dan politik hukum investasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun domein verklaring secara formal ditinggalkan setelah berlakunya UUPA 1960, logika penguasaannya masih terlihat dalam administrasi tanah adat yang belum memperoleh pengakuan formal. Dalam rezim IUP, perlindungan tanah adat dapat melemah ketika wilayah adat tidak tercatat dalam peta resmi, tidak diakui melalui produk hukum daerah, atau tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perizinan. Kebaruan artikel terletak pada konsep “neo-domein verklaring administratif”, yaitu pelemahan hak adat melalui izin, peta konsesi, sentralisasi kewenangan, dan narasi investasi. Artikel merekomendasikan rekonstruksi perizinan pertambangan berbasis keadilan agraria, pengakuan wilayah adat, konsultasi bermakna, dan audit izin yang bertumpang tindih dengan tanah adat.
Co-Authors Sri Mulyati Sugananten Sugananten