Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

THE CONCEPT OF MANDATORY BEQUEST IN THE ISLAMIC FAMILY LAW SYSTEM OF INDONESIA AND EGYPT Ardi Himawan Atmaja; Putri Ranti
Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : IAI Ummul Ayman, Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/jis.v6i2.530

Abstract

This study aims to compare the concept of wasiat wajibah in the family law systems of Indonesia and Egypt, focusing on aspects such as regulation, recipients, portion size, implementation mechanisms, and its relevance to maqasid syariah. The research uses a normative-comparative legal method with a juridical-comparative approach and content analysis of primary legal materials (KHI Article 209 in Indonesia and Law No. 71 of 1946 in Egypt), secondary materials (Supreme Court of Indonesia case law, Egyptian court rulings, literature on legal reform), and tertiary materials. The results of the study show that Egypt implements wasiat wajibah in a legislative and normative manner that is clear and consistent in order to protect orphaned grandchildren (mahjub) with a share equivalent to that of parents (up to 1/3 of the estate). Meanwhile, Indonesia has adopted a more flexible judicial-pragmatic approach through Article 209 of the KHI and case law of the Supreme Court, focusing primarily on foster children/foster parents and expanding to stepchildren and relatives of different religions. The two models represent different yet complementary contemporary ijtihad in achieving justice and welfare. This study concludes that cross-learning between the two countries can strengthen the adaptability of Islamic inheritance law in the modern era.
Reinterpretation of the Obligation of Marriage Registration Through the Concept of I‘lān al-Nikāḥ Ardi Himawan Atmaja; Putri Ranti; Irwandi Zahran
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/v20my118

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan i‘lān al-nikāḥ dalam hukum Islam dan pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia, relasi antara keduanya, serta reinterpretasi kewajiban pencatatan perkawinan melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa i‘lān al-nikāḥ menekankan keterbukaan perkawinan dan pengakuan sosial, sedangkan pencatatan perkawinan menyediakan dokumentasi resmi, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak keluarga. Keduanya memiliki orientasi yang sejalan dalam mewujudkan keterbukaan dan kejelasan status perkawinan, meskipun fungsi hukumnya tidak identik. Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pencatatan perkawinan mendukung perlindungan keturunan, kehormatan, dan harta serta mencegah kemudaratan akibat ketidakpastian status hukum keluarga. Penelitian ini menemukan bahwa reinterpretasi kewajiban pencatatan perkawinan melalui konsep i‘lān al-nikāḥ lebih mengarah pada interpretasi koherensif, yang memandang Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan. Implikasinya, pencatatan perkawinan perlu dipahami bukan sekadar administrasi, melainkan bagian integral dari pengaturan perkawinan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan keluarga, selaras dengan spirit keterbukaan dalam konsep i‘lān al-nikāḥ