<![CDATA[ABSTRACT Digital transformation has increased children’s and adolescents’ access to various online services, but it has also increased the risk of exposure to sexual content, digital exploitation, and risky cyber behavior. In Sukasirna Village, Rancakalong District, Sumedang Regency, low levels of parental digital literacy and the dominance of repressive supervision practices have resulted in suboptimal protection of children as digital consumers. This condition has the potential to increase the risk of risky sexual behavior associated with child marriage and the threat of stunting. This Community Service Program aimed to improve the community’s legal capacity and practical skills in protecting children through the integration of consumer protection law education and parental control training based on two-way communication. The method used was Participatory Community Empowerment, involving parents and adolescents through legal education, technical workshops on digital supervision, and family communication simulations. The results showed an improvement in parents’ understanding of children’s rights as digital consumers based on Article 4 of the Consumer Protection Law, an improvement in their ability to operate parental control features, and a 76% level of readiness to implement two-way communication in digital supervision. This approach not only improved the community’s legal and digital literacy but also strengthened the family as a micro-level preventive legal instrument for preventing exposure to cybersexual content, risky sexual behavior, child marriage, and factors contributing to stunting. This community service model is suitable for replication as a community empowerment strategy to create a safe, healthy, and child-friendly digital ecosystem. ABSTRAK Transformasi digital telah meningkatkan akses anak dan remaja terhadap berbagai layanan daring, namun juga memperbesar risiko paparan konten seksual, eksploitasi digital, dan perilaku siber berisiko. Di Desa Sukasirna, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, rendahnya literasi digital orang tua serta dominannya pola pengawasan yang bersifat represif menyebabkan perlindungan anak sebagai konsumen digital belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko yang berkaitan dengan perkawinan usia anak dan ancaman stunting. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas hukum dan keterampilan praktis masyarakat dalam melindungi anak melalui integrasi edukasi hukum perlindungan konsumen dengan pelatihan parental control berbasis komunikasi dua arah. Metode yang digunakan adalah Participatory Community Empowerment yang melibatkan orang tua dan remaja melalui sosialisasi hukum dan lokakarya teknis pengawasan digital serta simulasi komunikasi keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman orang tua mengenai hak anak sebagai konsumen digital berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemampuan mengoperasikan fitur parental control meningkat, serta kesiapan menerapkan komunikasi dua arah dalam pengawasan digital mencapai 76%. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat, tetapi juga memperkuat keluarga sebagai instrumen hukum preventif mikro dalam mencegah paparan siber seksual, perilaku seksual berisiko, perkawinan usia anak, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stunting. Model pengabdian ini layak direplikasi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak.]]>
