<![CDATA[ABSTRACT Indonesia is entering a new era of decolonization of its criminal justice system, shifting toward a restorative and rehabilitative paradigm, with the enactment of Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code) and Law No. 20 of 2025 (the New Criminal Procedure Code) on January 2, 2026. However, the legislative process which has been criticized as rushed has created a gap between the ideal of the law (das Sollen) and on-the-ground reality (das Sein), particularly regarding the potential erosion of civil rights due to the expansion of law enforcement agencies’ authority to use coercive measures without strict judicial oversight. This gap is exacerbated by a lack of public understanding, which risks triggering premature criminalization. This community service program aims to enhance the public’s capacity for self-defense through legal education via a National Webinar-based Participatory Legal Education initiative. Using interactive and dialogic methods, this initiative involves legal practitioners, academics, and the general public to analyze the legal implications and mitigate the risks associated with the legal transition. Based on Soerjono Soekanto’s theoretical framework of legal awareness, evaluation results show a significant increase across all dimensions of participants’ legal awareness, with the highest surge occurring in the indicators of legal behavior and legal understanding. Comparative analysis indicates that participatory outreach methods are effective in transforming normative knowledge into tactical actions, such as readiness to utilize pretrial mechanisms and the right to legal representation. As reflected in the supporting documents, this initiative has proven to be crucial as a social and legal mitigation tool in addressing the structural challenges of the transition period. The program recommends continuing legal literacy efforts at the grassroots level and fostering cross-sectoral collaboration to ensure accountability in democratic law enforcement. ABSTRAK Indonesia tengah memasuki era baru dekolonisasi sistem hukum pidana Indonesia menuju paradigma restoratif dan rehabilitatif, dengan pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) pada 2 Januari 2026. Namun, proses legislasi yang dinilai tergesa-gesa memicu kesenjangan antara cita hukum (das Sollen) dengan realitas lapangan (das Sein), khususnya terkait potensi pelemahan hak sipil akibat perluasan wewenang upaya paksa aparat tanpa pengawasan yudisial yang ketat. Kesenjangan ini diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat, yang berisiko memicu kriminalisasi prematur. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas pertahanan hukum mandiri masyarakat melalui inovasi Penyuluhan Hukum Partisipatif berbasis Webinar Nasional. Menggunakan metode interaktif-dialogis, kegiatan ini melibatkan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk membedah implikasi yuridis dan mitigasi risiko transisi hukum. Berdasarkan kerangka teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh dimensi kesadaran hukum peserta, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada indikator perilaku hukum dan pemahaman hukum. Analisis komparatif menunjukkan bahwa metode penyuluhan partisipatif efektif mentransformasi pengetahuan normatif menjadi tindakan taktis, seperti kesiapan menggunakan mekanisme praperadilan dan hak pendampingan hukum. Sebagaimana tercermin dalam dokumen pendukung, inisiatif ini terbukti krusial sebagai instrumen mitigasi sosial-yuridis dalam menghadapi tantangan struktural masa transisi. Program ini merekomendasikan keberlanjutan literasi hukum di tingkat akar rumput dan sinergi lintas sektor untuk mengawal akuntabilitas penegakan hukum yang demokratis.]]>
