<![CDATA[Artikel ini mengkaji bagaimana komponen militer Perserikatan Bangsa-Bangsa berkontribusi terhadap implementasi proses perdamaian melampaui fungsi tradisional force protection. Dengan berfokus pada United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA), artikel ini berargumen bahwa pasukan penjaga perdamaian dapat berperan sebagai strategic enablers bagi penyelesaian politik dengan menciptakan keamanan, mobilitas, dan kepercayaan yang diperlukan agar perjanjian perdamaian dapat bergerak dari komitmen formal menuju implementasi di tingkat lapangan. Secara metodologis, artikel ini menggunakan studi kasus tunggal kualitatif yang didukung oleh process tracing dan analisis dokumen. Analisis didasarkan pada Political Agreement for Peace and Reconciliation in the Central African Republic tahun 2019, dokumen mandat MINUSCA, laporan Sekretaris Jenderal PBB, serta observasi operasional berbasis praktisi. Artikel ini mengidentifikasi empat mekanisme pendukung: perlindungan dan deterrence, mobilitas dan akses, keamanan pemilu, serta dukungan terhadap disarmament dan perluasan otoritas negara. Secara empiris, artikel ini menunjukkan bahwa patroli, escort, temporary deployment, dukungan penerbangan, perencanaan keamanan pemilu yang terintegrasi, dan koordinasi dengan otoritas nasional dapat memengaruhi kredibilitas dan keberlanjutan proses perdamaian. Artikel ini juga menyoroti berbagai keterbatasan, termasuk sumber daya yang terbatas, wilayah operasi yang luas, fragmentasi kelompok bersenjata, sensitivitas negara tuan rumah, dan kesulitan menyelaraskan prioritas militer dengan strategi misi yang lebih luas. Artikel ini menyimpulkan bahwa implementasi proses perdamaian dalam lingkungan rapuh tidak hanya memerlukan perjanjian politik, tetapi juga arsitektur keamanan yang disiplin dan mampu melindungi ruang politik serta menerjemahkan arah strategis menjadi hasil praktis.]]>
